Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Ekonomi / Makalah

Makalah Program PNPM Sebagai Solusi Kemiskinan - Free Download Makalah Gratis

By Sasa Stavy
 BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negative terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.

***
Download Makalah Program PNPM Sebagai Solusi Kemiskinan
***

Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

Demikianlah adanya arus perputaran perekonomian dari saat kesaat di dalam sebuah perekonomian swasta. Namun, corak arus itu untuk perekonomian dimana pemerintah ikut di dalamnya sehingga bukan perekonomian swasta lagi tidaklah akan menyimpang dari prinsip itu, mengingat pemerintah merupakan unsur pengatur dan penyeimbang perekonomian secara keseluruhan.

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 juta atau sekitar 24,23% dari jumlah penduduk Indonsia, dari hanya 34,01 juta (17,47%) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia.
Salah satu contoh program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia adalah PNPM mandiri. Berawal sejak tahun 2008, PNPM mandiri diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Indonesia khususnya dipedesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah
1.    Apakah definisi kemiskinan dan mengapa kemiskinan menjadi permasalahan serius di Indonesia?
2.    Bagaimana program PNPM mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Makalah
1.    Untuk mengetahui Apakah definisi kemiskinan dan mengapa kemiskinan menjadi permasalahan serius di Indonesia
2.    Untuk mengetaahui Bagaimana program PNPM mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia



BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Definisi kemiskinan
Ginandjar (1993)
Kemiskinan ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan dalam kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif.

Karlsson (1978)
Dimensi-dimensi dari kemiskinan absolute adalah makanan, air, perumahan, kesehatan dan pemeliharaannya, pendidikan dan kesempatan kerja, sementara penyebab dari berlanjutnya kemiskinan absolute adalah tidak mencakupinya barang-barang dan jasa yang tersedia atau tidak memadainya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, besarnya jumlah penduduk atau peledakan populasi dan tidak meratanya distribusi sumber-sumber yang ada.

Jhon Friedmann (1979)
Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan social.

Sar A. Levitan (1980)
sabagai kekurangan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka menurut Levitan, tidak ada definisi yang diterima secara universal.

Bradley R. Schiller (1979)
Kemiskinan merupakan ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa yang memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan social yang terbatas.
Lewis (1969), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan material seseorang.

Amarta Sen (1989)
Lebih bersifat absolute karena berkaitan dengan batasan minimum, dan didefinisikan sebagai “The failure to have certain minimum capabilities”.
Emil Salim (1980), kimiskinan biasanya dilukiskan sabagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bank Dunia (1989)
Perdebatan akan selalu muncul ketika orang menentukan garis kemiskinan absolute karena batas antara miskin atau tidak, serta cara untuk menghitung dan membandingkan “income” dengan standar kehidupan pada waktu dan tempat tertentu, belum dapat diteriman secara umum.

BKKBN menggunakan indikator kualitatif untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu keluarga. Indikator tersebut antara lain:
1.    Makan < 2 kali per hari
2.    Sebagian besar lantai dari tanah
3.    Tidak mempunyai pakaian yang berbeda untuk beragam aktivitas
4.    Makan daging/telur minimal sekali per minggu
5.    Membeli baju baru minimal sekali per tahun
6.    Luas lantai rumah rata-rata <8 m2 per orang
Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaranya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteris tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah:
  • Tidak miskin , adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
  • Hampir tidak miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara  Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari. Jumlanya mencapai 27,12 juta jiwa.
  • Hampir miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d  Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai  30,02 juta
  • Miskin dengan pengeluaran per orang perbulan  per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta
  • Sangat miskin (kronis) tidak  ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta .
  • Menurut kelompok kami definisi kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

2.2 Kemiskinan Menjadi Masalah Yang Serius Di Negara Berkembang
Kemiskinan hampir menjadi problem di hampir semua Negara. Tak perduli apakah Negara maju atau Negara yang sedang berkembang. Tingkat kekompleksitas masalahnyapun berbeda antar Negara menyelesesaikan masalah kemiskinan. Di Indonesia, sebagai Negara berkembang angka kemiskinan masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulanginya. Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.

Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring  pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan

perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal. Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota).

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.

Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, ada tiga kebijakan yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil (wong cilik). Rokhmin Dahuri, Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan DPP PDIP, mempresentasikan tiga penyebab kemiskinan di Indonesia. Pertama, kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh faktor alam, seperti miskinnya sumber daya alam. Penyebab kedua, lanjutnya, kemiskinan kultural, yakni disebabkan oleh budaya atau etos kerja seseorang, seperti malas, boros, dan susah menerima inovasi. Faktor ketiga, kemiskinan struktural, yang disebabkan kebijakan pemerintah yang salah, atau tidak memihak kepada rakyat.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, ada 80 persen kebijakan pemerintah yang salah, dan inilah yang membuat angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi. Beliau menjelaskan, dua pendekatan yang ditujukan untuk memerangi kemiskinan, yakni pada grass root (akar rumput), meningkatkan kapasitas rakyat miskin, seperti memberikan materi dan non materi yang diberikan secara langsung. Pemerintah juga wajib menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Ia menyebut bahwa DPR harus mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan, tingginya inflasi berdampak pada angka kemiskinan yang tidak bisa turun secara signifikan. Ia mengatakan, walaupun tingkat pertumbuhan relatif tinggi, tetapi inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi sehingga angka kemiskinan tidak dapat turun dengan signifikan. Dia menjelaskan, tingkat kemiskinan nasional mencapai 13,33 persen pada tahun 2010. Dan, persentase itu turun menjadi 12,49 persen pada Maret 2011. Sampai dengan September 2011, tingkat kemiskinan pun turun kembali menjadi 12,36 persen.

Armida pun menyebutkan, angka kemiskinan pada Maret lalu menurun menjadi 11,69 persen atau sekitar 29,13 juta jiwa. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi dengan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen selama tahun 2010 hingga pertengahan 2012. Sekalipun demikian, Armida mengingatkan, inflasi yang dirasakan masyarakat miskin masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari poverty basket inflation sebesar 10,9 persen pada 2011, dan 6,52 persen, yang merupakan angka sementara, pada 2012. Alhasil, kata dia, penurunan angka kemiskinan tidak bisa signifikan. Persentase hanya berkurang tipis. Salah satu strateginya yakni rekonsolidasi Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan 2012-2014.

2.3 Program PNPM Sebagai Program Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :
1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah:
Tujuan Umum
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus
  • Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
  • Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
  • Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
  • Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
  • Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
  • Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
  • Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :
1.    Pengembangan Masyarakat.
Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, diesediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

2.    Bantuan Langsung Masyarakat
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

3.    Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal
Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

4.    Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program
Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :
o    Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
o    Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
o    Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
o    Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
o    Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.




BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Definisi kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan hampir menjadi problem di hampir semua Negara. Tak perduli apakah Negara maju atau Negara yang sedang berkembang. Tingkat kekompleksitas masalahnyapun berbeda antar Negara menyelesesaikan masalah kemiskinan. Di Indonesia, sebagai Negara berkembang angka kemiskinan masih cukup tinggi.  Karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulanginya. Salah satu program yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia adalah PNPM.



DAFTAR PUSTAKA

Anisa. 2015. Makalah Tema Kemiskinan. http://4shared.com. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018

www.wikipedia.org. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018

Istavita Utama. 2018. Makalah Program PNPM Sebagai Solusi Kemiskinan. http://underpapers.blogspot.com. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018

www.pnpm-mandiri.org. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018

Primanita Citra U, dkk. 2012. Program PNPM Sebagai Solusi Kemiskinan. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto

www.tnp2k.go.id. Diakses pada: Kamis, 9 Agustus 2018


   
Download Makalah Program PNPM Sebagai Solusi Kemiskinan

>>DOWNLOAD<<

 Cara Download File

> DOWNLOAD APLIKASI MAKALAH SHARPA <